Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sintang, Kartiyus, membuka dan mengikuti Focus Group Discussion (FGD) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola penerimaan daerah yang digelar di Aula Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Sintang pada Kamis, 7 Agustus 2025.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Bappenda Selimin, Kepala DPMPTSP Erwin Simanjuntak, serta perwakilan dari berbagai OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang memiliki peran dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam sambutannya, Kartiyus menyampaikan kekhawatirannya atas tren penurunan dana transfer dari pemerintah pusat. Ia menekankan pentingnya peningkatan PAD sebagai langkah strategis menuju kemandirian fiskal daerah.

“Mendagri menargetkan mulai tahun 2026, belanja pegawai maksimal 30 persen. Saat ini, belanja pegawai Sintang masih berada di angka 42 persen. Sementara belanja pembangunan seharusnya minimal 45 persen, namun kita baru mencapai 19 persen,” ungkap Kartiyus.

Ia juga menjelaskan bahwa suatu daerah dikatakan mandiri apabila mampu menghasilkan PAD minimal 20 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sementara kontribusi PAD Kabupaten Sintang saat ini baru mencapai 5 persen.

Untuk itu, Kartiyus mendorong 14 OPD penghasil PAD agar lebih aktif menggali potensi penerimaan daerah dan mengoptimalkan sumber-sumber yang sudah ada. “Per Juni 2025, realisasi PAD kita baru mencapai Rp100,7 miliar atau sekitar 47 persen dari target tahunan sebesar Rp211 miliar. Dengan sisa waktu enam bulan, saya berharap kita dapat mencapai minimal 95 persen dari target,” ujarnya.

Meski menghadapi tantangan, Kartiyus memastikan bahwa keuangan daerah Kabupaten Sintang masih berada dalam kondisi aman dan bebas dari utang, berbeda dengan sejumlah daerah lain yang masih memiliki beban pinjaman.

#terbukaituhebat #keterbukaaninformasipublik